Identitas Perempuan Aceh pasca Pemberlakuan Syari‘ah Islam: Sebuah Kajian Kepustakaan

Identitas perempuan Aceh merupakan hal yang penting dalam kondisi politik kontemporer Aceh. Banyak persoalan yang dihadapi perempuan Aceh ketika berhadapan dengan rezim bias gender dalam menerapkan syari‘ah Islam yang telah diformalkan dalam qanun. Banyak qanun yang ternyata membuat aktifitas dan identitas perempuan terkendala oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah Aceh. Masalah syari‘ah Islam yang debatable menjadi persoalan serius di pihak lain disebabkan banyak pemahaman tentang syari‘ah Islam itu sendiri apakah harus dilegal-formalkan ataukah syari‘ah itu adalah etika untuk bermasyarakat. Kajian dalam tulisan ini mendasarkan pada literatur yang telah ditulis oleh para pengaji tentang syari‘ah dan Aceh sebagai rujukan utamanya. Setelah data diperoleh dari literatur maka dianalisis dengan menggunakan analisis atas teks atau content analysis.

 Dua kutipan di bawah ini akan menjadi pembuka kajian dalam makalah ini terkait dengan pemberlakuan syari‘ah Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah dimulai sejak 19 Desember 2000, hingga sekarang. Makalah ini akan meneliti kaitan antara syari‘ah yang menjadi trade mark Aceh dengan realitas masyarakat, utamanya dengan kaum perempuan yang
seringkali dikatakan menjadi ‘sasaran tembak’ pemberlakuan syari‘ah Islam tersebut. Hal ini pun terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pasca Reformasi Politik 1998, terutama setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Otonomi daerah, sehingga bermunculan berbagai modus pemberlakuan syari‘ah, sejak dari pemberlakuan asas Islam dalam partai politik, hingga Perda-Perda (Peraturan Daerah), yang mengarah pada diskriminasi atas kaum perempuan sebagai warga negara yang sah di Indonesia.

selengkapnya anda bisa membacanya di http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/4853